OoAdvokat Firdaus Oiwobo resmi mengajukan uji materiil Undang-Undang Advokat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah hukum ini diambil karena ia merasa haknya sebagai advokat telah dirampas secara tidak prosedural.
Didampingi kuasa hukumnya, Deolipa Yumara, Firdaus mengajukan permohonan tersebut setelah Berita Acara Sumpah Advokat miliknya dibekukan oleh Pengadilan Tinggi Banten. Pembekuan itu merupakan buntut dari insiden Firdaus yang sempat naik ke meja persidangan saat mendampingi kliennya, Razman Arif Nasution, di Pengadilan Negeri Jakarta Utara beberapa waktu lalu.
“Beberapa jam yang lalu kami sebagai tim kuasa hukum dari Firdaus Oiwobo telah mengajukan permohonan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Deolipa Yumara saat konferensi pers di Hotel Diradja, Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2025).
Menurut Deolipa, uji materiil ini fokus pada pasal-pasal dalam UU Advokat yang mengatur mekanisme penjatuhan sanksi. Ia menegaskan, setiap sanksi terhadap advokat seharusnya diputuskan melalui sidang Dewan Kehormatan, bukan oleh pengadilan secara sepihak.
“Sudah kita daftarkan di kepaniteraan Mahkamah Konstitusi dan diterima dengan lengkap,” tambahnya.
Lebih lanjut, Deolipa menilai pembekuan izin praktik Firdaus merupakan bentuk penyimpangan prosedural. Ia menyebutkan bahwa keputusan semacam itu termasuk bentuk hukuman yang seharusnya diproses melalui mekanisme kode etik advokat.
“Kalau ada pembekuan atau keputusan yang bersifat menghukum, itu seharusnya dijalankan berdasarkan Undang-Undang Advokat dan melalui sidang kode etik,” jelasnya.
Melalui langkah hukum ini, Firdaus berharap MK dapat memberikan penafsiran yang lebih tegas terkait peran dan kewenangan Dewan Kehormatan dalam menegakkan kode etik profesi advokat.
“Tidak ada sidang kode etik yang dilakukan sebelum pembekuan itu. Ini menunjukkan adanya cacat hukum formil,” pungkas Deolipa.
